JAKARTA - Kementerian Perhubungan fokus mempercepat pemulihan transportasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pascabencana. Komitmen ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Menhub Dudy menekankan bahwa seluruh langkah Kemenhub berorientasi pada pemulihan konektivitas, keselamatan transportasi, dan kelancaran distribusi logistik masyarakat terdampak. Penanganan ini dilakukan secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan untuk menjamin aktivitas masyarakat kembali normal.
Arahan Presiden dan Strategi Penanganan
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintah mengerahkan sumber daya maksimal untuk penanganan bencana di Sumatra. Dalam hal ini, Kemenhub memegang mandat perbaikan, peningkatan, dan pembangunan kembali prasarana serta sarana transportasi terdampak.
Menhub Dudy menjelaskan seluruh langkah mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi lintas kementerian. Dukungan, masukan, dan pengawasan dari Komisi V DPR RI diharapkan agar program tanggap darurat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata.
Kondisi Infrastruktur Transportasi Terdampak
Di Aceh, bencana merusak 3 Terminal Tipe A, 3 Terminal Tipe B, 2 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan jalur rel Muara Satu-Kuta Blang sepanjang 30 km dengan 65 titik terdampak. Kerusakan juga meliputi marka jalan, rambu, Alat Penerangan Jalan, chevron, lampu peringatan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
“Kondisi ini memengaruhi arus barang dan orang, sehingga prioritas darurat kami adalah pemulihan fungsi konektivitas dasar,” ujar Menhub. Di Sumatra Utara, bencana berdampak pada 1 Terminal Tipe A dan jalur rel Medan-Binjai serta Binjai-Besitang sepanjang 99 km dengan 88 titik terdampak.
Sementara di Sumatra Barat, 1 Terminal Tipe A dan jalur rel Padang-Lubuk Alung-Kayu Tanam sepanjang 52 km mengalami kerusakan di 8 titik lokasi. Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, APJ, guardrail, dan fasilitas pendukung transportasi lainnya. Penanganan difokuskan pada pemulihan akses transportasi utama untuk mendukung aktivitas masyarakat dan logistik antardaerah.
Langkah Konkret Kemenhub Tanggap Darurat
Dalam masa tanggap darurat, Kemenhub telah melakukan survei perlengkapan jalan, mengoperasikan kembali angkutan perintis, dan memperbaiki fasilitas layanan penumpang. Distribusi logistik juga didukung transportasi laut, udara, dan kereta api, termasuk penetapan tarif nol rupiah untuk Tol Laut dan diskon jasa kepelabuhanan bagi kapal bantuan kemanusiaan.
Kemenhub menurunkan taruna transportasi sebanyak 146 orang di Aceh, 143 orang di Sumatra Utara, dan 177 orang di Sumatra Barat. Tugas mereka meliputi pembersihan material di fasilitas umum serta pemberian bantuan bahan pokok dan obat-obatan untuk memastikan rantai pasok dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan.
Selain itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dikerahkan di titik rawan bencana untuk sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Sebanyak 12 pesawat terbang dan 7 helikopter disiagakan di 7 bandara untuk menjamin respons cepat dan distribusi bantuan kemanusiaan.
Rencana Aksi dan Alokasi Anggaran 2026-2028
Ke depan, Kemenhub akan fokus pada Rencana Aksi 2026-2028 yang mencakup Tanggap Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi. Perkiraan kebutuhan anggaran untuk tanggap darurat tahun 2026 sebesar Rp60,58 miliar, dan rehabilitasi serta rekonstruksi awal sebesar Rp129,32 miliar.
Rekapitulasi anggaran per sektor transportasi meliputi: Ditjen Perhubungan Darat Rp103,64 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp11,76 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp589,15 miliar, Ditjen Perkeretaapian Rp702,13 miliar, dan BPSDM Perhubungan Rp65,79 miliar. Sementara alokasi berdasarkan wilayah terdampak, Aceh Rp814,80 miliar, Sumatra Utara Rp544,89 miliar, dan Sumatra Barat Rp112,78 miliar.
Menhub Dudy menegaskan fokus utama penanganan adalah pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, dan peningkatan fasilitas bandar udara sebagai simpul tanggap bencana. Dengan dukungan Komisi V DPR RI, Menhub optimistis program dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
Turut hadir dalam Rapat Kerja ini Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, para Pimpinan Tinggi Madya Kemenhub, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i.
